Tugas Softskill

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran bisa dibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.
Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi. Misalnya, sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya perubahan gaji/upah bagi rumah tangga yang memilikinya. Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga, banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Sisi penerimaan anggaran perusahaan banyak ditentukan oleh hasil penerimaan dari penjualan produk, yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi. Adapun sisi pengeluaran anggaran perusahaan dipengaruhi antara lain oleh perubahan harga bahan baku, tariff listrik dan bahan bakar minyak (BBM), perubahan ketentuan upah, yang secara umum mengikuti perubahan tingkat harga secara umum. Ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga dan perusahaan dalam menyusun anggaran juga dihadapi oleh para perencana anggaran negara yang bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Beberapa istilah dalam penyusunan APBN :
Defisit Anggaran
Defisit anggaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi APBN di saat angka belanjanya melebihi jumlah pendapatan.

Defisit Konvensional
Defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah.

Defisit Moneter
Merupakan selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan hutang).

Defisit Operasional
Merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal

Defisit Primer
Merupakan selisih antara belanja ( di luar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan.

Pembiayaan
Dalam keadaan defisit tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan.Hutang Luar Negeri
Hutang luar negeri pemerintah Indonesia merupakan pinjaman dari pihak-pihak asing seperti negara sahabat, lembaga internasional (IMF, World Bank, ADB, dll); dan pihak lain yang bukan penduduk Indonesia.

Subsidi
Subsidi merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan kenaikan daya beli masyarakat.

Jika pemerintah memiliki banyak tabungan yang dapat ditimbun sebelumnya, tabungan tersebut dapat digunakan untuk menutup defisit. Bila pemeritah belum pernah berhutang atau hutangnya relatif sedikit, defisit APBN dapat ditutup dengan pinjaman. Namun bila pemerintah tidak memiliki tabungan sedangkan utang luar negeri sudah terlalu banyak, pemerintah dapat menganbil tindakan dengan cara memberi sanksi hukum melalui pengadilan untuk memperoleh kembali aset-aset negara yang hilang. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain sebagai berikut:

a.     Menyita kekayaan penunggak Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang telah melanggar kesepakatan dan menyelewengkan BLBI untuk memperkaya diri.

b.     menyita kekayaan para koruptor yang telah merugian negara dan rakyat.

Kebijakan lain yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk menutupi defisit APBN adalah dengan jalan mencetak uang, namun dengan resiko kemungkinan terjadi inflasi. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan hal-hal sebagai beriut:

a.     Bila kemungkinan tersebut mengakibatkan inflasi ringan (dibawah 10% setahun  atau maksimal inflasi sedang 10%-30%  setahun), percetakan uang dapat dipertimbangkan, asalkan tidak dibebankan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

b.     Bila kemungkinan mengakibatkan inflasi berat (30%-100% setahun atau hiper inflasi, diatas 100%) percetakan uang utk menutupi defisit APBN sebaiknya tidak dilakukan.

Kebijakan anggaran surplus adalah anggaran pendapatan negara lebih besar dari anggaran belanja. Dengan demikian pemerintah memiliki tabungan. Semakin besar tabungan maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan dan memperluas investasi. Selanjutnya, akan memperbanyak lapangan pekerjaan dan mendorong meningkatkan produksi. Jadi, anggran yang surplus ini akan mempermudah mengarahkan tingkat kegiatan ekonomi sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah.