Ekonomi Indonesia di Era Jokowi-JK
Written by Argopandoyo
Tri Hanggono
Perkembangan ekonomi pada era Presiden
Joko Widodo di pertengahan tahun 2015 mulai kian terasa tantangannya. Banyak
media yang seolah mengungkapkan kebenaran, namun ternyata hanya mengungkapkan
sisi lokal yang sesungguhnya masih membutuhkan pemaparan lebih lagi dalam
memberi jawaban kondisi yang tepat, mengenai perekonomian di negara yang baru
menapaki usia ke-70 tahun.
Pada sebuah kesempatan bersama
beberapa wartawan lain, Radio Pelita Kasih berkesempatan untuk berbincang
ringan seputar perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya ekonomi Indonesia
di era Jokowi. Perbincangan santai itu dilakukan bersama seorang pemerhati
sosial ekonomi di Indonesia, Tjahjadi Nugraha. Membuka pembicaraannya, menurut
Tjahjadi, pada masa pasca perang dingin ini, kekuatan kapitalisme global tak
lagi terbendung. Dengan melihat kondisi demikian, Tjahjadi menyadarkan semua
untuk memahami bahwa perekonomian suatu bangsa tidak bisa lepas dari
perekonomian negara lainnya. Ini menyiratkan bahwa kemajuan dan kemunduran
perekonomian sebuah negara selalu dipengaruhi perkembangan perekonomian global.
Dan ekonomi global saat ini sedang mencari suatu titik keseimbangan. “Ini yang
namanya krisis,” begitu ungkap Tjahjadi menjelaskan kondisi pencarian titik
keseimbangan itu.
Tjahjadi yang juga seorang
pengusaha pada kesempatan itu mengatakan bila Indonesia mengalami
pelemahan rupiah, maka hal itu sebagai dampak dari krisis dunia. Penyataan itu
mengingatkan kita bagaimana dalam beberapa waktu sebelumnya negara Yunani
dinyatakan bangkrut, dan negara Tiongkok yang melakukan devaluasi Yuan, atau
Rupee India yang terus mengalami ancaman keterpurukan. Krisis Yunani yang
menjalar dari negara ke negara, menunjukan bagaimana keterikatan bangsa-bangsa
dalam penataan ekonominya. Pergolakan antar negara dan antar warga dalam sebuah
negara di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara juga negara Ukraina di
Eropa, juga dua Korea yang sempat saling serang, ternyata juga menjadi dinamika
perekembangan ekonomi global. Kondisi ini tidak bisa menutupi perkembangan
perekonomian sebuah negara yang memiliki ketergantungan pada perkembangan
ekonomi negara-negara lain yang saling mengikatkan perekonomian negaranya.
Keterikatan yang berjalan itu
kian memperlihatkan bentuk saling ketergantungan yang bukan membangun
peradaban, namun justeru membawa keterpurukan peradaban bersama. Indonesia yang
menjadi negara yang ada dalam kesepakatan saling ketergantungan itu, harus
merasakan dampak yang ditimbulkan setiap kali gejolak ekonomi di bumi ini.
Gejolak ekonomi sebuah negara yang memiliki ikatan yang sama dengan Indonesia,
tentunya memberikan dampak bagi Indonesia pada akhirnya. Buakan itu saja,
bersama negara-negara sekawasannya, negara-negara ASEAN, Indonesia tidak bisa
menghindari kemerosotan nilai tukar terhadap dollar Amerika
Serikat. “Dollar memang sempat mencapai 14 (ribu rupiah-Red),” begitu
Tjahjadi membenarkan. “Tapi kalau 14 itu sama-sama dirasakan di seluruh
dunia...,” masih Tjahjadi melanjutkan, “itu ‘kan bukan krisis (di Indonesia
saja)...,” tambahnya lagi. Tjahjadi mengatakan, krisis dunia kali ini sedang
bergulir namun masih bisa diimbangi sikap bijak Indonesia.
Sebagai bagian dari bangsa-bangsa
di kawasan ASEAN, keterpurukan ekonomi dunia yang bukan hanya dirasakan dua
negara terluas wilayahnya di kawasan, yaitu Indonesia dan
Malaysia. Filipina, Thailand, Camboja, Myanmar, Vietnam, Laos,dan Timor
leste, serta Brunei bahkan juga Singapura, yang dikenal dengan kestabilan
ekonominya di kawasan ASEAN, juga mengalami keterpurukan yang sama. Namun
ukuran wilayah dan penduduk sangat mempengaruhi masing-masing lokal negara.
Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang paling merasakan dampak peredaran
mata uang dolar Amerika Serikat terhadap masing-masing mata uang negara-negara
kawasan. Namun demikian beberapa media di Asia dan internasional masih melihat
bahwa investor dunia masih mencermati Indonesia dan Malaysia sebagai negara
yang belum berada di tingkat kepanikan keuangan, sekali pun sebagai negara yang
terpapar dampak krisis Yunani.
Ketenangan masing-masing negara
terindikasi karena langkah-langka beberapa negara dia Asia, selain juga masih
adanya cadangan devisa yang cukup guna mempertahankan mata uang masing-masing.
Sebagai catatan, pelemahan mata uang di Indonesia dan Malaysia saat ini, bagi
masa depan Indonesia tidak memiliki risiko yang lebih besar ketimbang Malaysia,
yang masih memiliki tingkat utang dolar AS yang jauh lebih tinggi. Tidak heran
bila Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang Brodjonegoro kepada wartawan
mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih terkendali. Menkeu juga
mengatakan bahwa seluruh indikator makro menunjukkan belum ada tanda-tanda
yanga mengarah pada krisis seperti ketika dunia mengalami krisis finansial di
tahun 1998. Kerja keras yang tampak lai ini adalah usaha-usaha bagaimana
Indonesia bisa menghindari krisis-krisis yang pasti akan terus datang dan pergi
dalam perputaran perekonomian dunia.
Tjahjadi juga mengingatkan, bahwa
keterpurukan finansial kali ini sebagai akibat politik keuangan Amerika
Serikat, khususnya Federal Reserve Bank yang biasa disebut The Fed. Mata uang
Amerika Serikat itu digambarkan Tjahjadi sebagai waduk. “Waduk itu diatur oleh
pengendalinya,”kembali Tjahjadi menjelaskan. Naik turunnya suku bunga uang
Amerika menurut Tjahjadi dikendalikan oleh The Fed. “Kalau diturunkan dia mengalir
keluar,” papar Tjahjadi. “Kalau dinaikan dia mengalir masuk,” lanjutnya
menjelaskan. Bagi Tjahjadi, krisis yang berlangsung ini adalah masalah suku
bunga yang adalah masalah kemampuan ekonomi Amerika. Amerika yang merasa
terdesak dalam pengendalian suku bunganya, tentunya akan langsung menaikan suku
bunganya. “Dinaikan 2,5% saja, semua kembali ke sana dolarnya,” begitu Tjahjadi
menjelsakan peredaran mata uang dolar yang tidak berimbang, hingga
mengakibatkan krisis global.
Namun demikian, bagi Tjahjadi,
semua orang harus mengakui bahwa basis internal ekonomi Indonesia saat ini
masih rapuh. Indonesia yang seharusnya tidak mengalami, namun beberapa kali
harus mengalami krisis ekonomi. Hal ini menurut Tjahjadi karena Indonesia
sebagai negara yang terikat dengan perjanjian terbuka dengan blok Barat sejak
tahun 1967. “Kaki kita terikat sejak 67,” demikian Tjahjadi memberikan kiasan
keberadaan Indonesia pada masa itu. Tjahjadi yang juga seorang pendeta itu
mengatakan, bahwa Indonesia pada awal kekuasaan Presiden Suharto menyerahkan
dirinya untuk diikat saat ditandatanganinya undang-undang Penanaman Modal Asing
atau PMA, di kota Viena. Ikatan itu dimulai dengan pemberian PMA dengan
insentif yang membuat Indonesia terikat oleh ekonomi sistem pasar. “Ini
akibat,” demikian Tjahjadi mengatakan. Ia memberi gambaran berkali-kalinya
Indonesia mengalami krisis sebagai akibat.
Indonesia digambarkan Tjahjadi
sebagai manusia yang tangan, kaki, bahkan perutnya terikat sejak lama diikat.
Danuntuk melepaskan ikatan-ikatan tersebut, Indonesia tidak diperhadapkan oleh
situasi yang tidak mudah. “Apalagi kaki tangan yang tukang mengikat itu ada di
Indonesia,” Tjahjadi mengangkat kesadaran tentang banyaknya pro asing yang
sekaligus juga tantangan bagi Jokowi. Dan tugas pemerintah saat ini dan ke
depan adalah mencari cara melepaskan ikatan yang ada. Hal ini bertujuan
sebagai usaha-usaha melepaskan ikatan Global yang masih mungkin menyeret negeri
ini kembali dalam situasi krisis yang sama di waktu mendatang. Cita cita Tri
Sakti yang menjadi dasar Nawacita Jokowi tentunya harus terus diperjuangkan,
agar keinginan Jokowi JK bersama Kabinet Kerjanya dapat membawa Indonesia
mewujudkan Tri Sakti Bung Karno, yaitu berdaulat di Politik, mandiri di ekonomi
dan berkepribadian bangsa.
Paket Kebijakan Ekonomi
Beberapa kebijakan yang telah
dikeluarkan pemerintah untuk mendorong perbaikan ekonomi antara lain:
Di bidang perdagangan, pemerintah
telah meluncurkan Indonesia National Single Window (INSW) yang diperbarui,
sehingga siapa pun dapat memantau keluar-masuk barang ekspor-impor melalui satu
sistem. Dengan demikian akurasi data dan informasi kepabeanan dapat
dipertanggung-jawabkan dengan transparan atau dapat diakses oleh semua pihak
yang berkepentingan.
Semua perizinan, dokumen, data,
dan informasi lain yang diperlukan dalam pelayanan dan pengawasan kegiatan
ekspor impor dan distribusi kini sudah harus dilakukan melalui Indonesia
Nasional Single Window (INSW). Melalui INSW, tidak akan ada lagi proses
birokrasi yang dilakukan secara manual dan tatap muka yang selama ini menjadi
hambatan kelancaran arus barang, bahkan membuat distorsi yang membebani
daya saing industri dan melemahkan daya beli konsumen.
Menurut Menko Perekonomian Darmin
Nasution, INSW adalah wujud nyata pelayanan birokrasi modern yang dalam waktu
singkat dapat melaksanakan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang
diumumkan Presiden pada tanggal 9 September 2015. Portal ini mengintegrasikan
semua pelayanan perizinan ekspor/impor secara elektronik pada 15
Kementerian/Lembaga yang meliputi 18 Unit Perizinan.
“INSW merupakan salah satu bentuk
fasilitasi perdagangan yang saat ini memegang peran kunci, tidak saja dalam
mendukung kelancaran perdagangan intra ASEAN dan cross border
trade Indonesia dengan negara lain, tetapi juga sebagai bentuk reformasi
birokrasi dalam pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabeanan, dan
kepelabuhanan,” ujar Darmin.
Dengan pelayanan perizinan dan
non perizinan melalui sistem elektronik, INSW diharapkan dapat meningkatkan
kepastian usaha dan efisiensi dalam kegiatan ekspor, kebutuhan industri dan
investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari kegiatan perdagangan
internasional.
Di bidang energi, pemerintah
telah menurunkan harga solar sebesar Rp 200 pada Oktober 2015 ini. Selain itu,
pemerintah juga mendorong nelayan untuk beralih dari penggunaan bahan bakar
solar menjadi bahan bakar gas. Pemerintah juga memberi diskon tarif listrik
bagi industri antara jam 23.00-08.00 WIB.
Di bidang perbankan, pemerintah
memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama golongan kelas
menengah-bawah untuk mendapatkan akses ke sistem perbankan melalui fasilitas
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, yakni 12 persen. Tak cuma itu,
melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk mendukung UKM yang
berorientasi ekspor atau yang terlibat dalam produksi untuk produk ekspor,
pemerintah juga memberikan fasilitas pinjaman atau kredit modal kerja dengan
tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga komersial. Fasilitas ini
terutama diberikan kepada perusahaan padat karya dan rawan PHK.
Untuk menarik investor, terobosan
kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan layanan cepat dalam
bentuk pemberian izin investasi dalam waktu 3 jam di Kawasan Industri. Dengan
mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan
investasi. Kriteria untuk mendapatkan layanan cepat investasi ini adalah mereka
yang memiliki rencana investasi minimal Rp 100 miliar dan atau rencana
penyerapan tenaga kerja Indonesia di atas 1,000 (seribu) orang.
Di bidang fiskal, pemerintah
menyediakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan mulai dari 10
hingga 100 persen untuk jangka waktu 5-10 tahun (tax holiday). Persyaratan
penerima tax holiday adalah wajib pajak baru yang berstatus badan
hukum, membangun industri pionir dengan rencana investasi minimal Rp 1 triliun,
rasio utang terhadap ekuitas (debt equity ratio) 1:4, serta mengendapkan dana
di perbankan nasional minimal 10 persen dari total rencana investasi hingga
realisasi proyek.
Yang disebut industri pionir
meliputi industri logam hulu, pengilangan minyak bumi, kimia dasar organik,
industri permesinan, industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan dan
perikanan, industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi, transportasi kelautan,
industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan infrastruktur.
Insentif fiskal lainnya yang
ditawarkan pemerintah adalah pengurangan penghasilan netto sebesar 5 persen
setahun selama enam tahun sebagai dasar pengenaan PPh badan (tax allowance).
Fasilitas ini berbeda dengan tax holiday karena tidak mengurangi
tarif PPh badan sebesar 25 persen, tetapi mengurangi penghasilan kena pajak
maksimal 30 persen selama enam tahun. Tax allowance juga
memperhitungkan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pemberian tambahan
jangka waktu kompensasi kerugian, serta mengurangi 10 persen tarif PPh atas
dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak di luar negeri.
Pada sektor perburuhan, kebijakan
untuk menerapkan formula pada penghitungan Upah Minimum juga disambut baik
karena memberikan kepastian, baik kepada pengusaha maupun buruh, tentang
kenaikan upah yang bakal diterima buruh setiap tahun dengan besaran yang
terukur.
Beberapa contoh deregulasi yang
telah dilakukan itu menunjukkan konsistensi pemerintah untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya penyederhanaan peraturan dan
perizinan, kemudahan berinvestasi, serta mendorong daya saing industri. Pada
saat yang sama, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kegiatan produktif
dan daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan yang pro rakyat.
Bersama-sama BI dan Otoritas jasa Keuangan, pemerintah bekerja dan hadir untuk
memulihkan kepercayaan pasar.
Kementerian Koordinator
Perekonomian sendiri sudah mengalami pergantian pimpinan selama masa satu tahun
pemerintahan Jokowi-JK. Darmin Nasution baru menjabat sebagai Menko Bidang
Perekonomian pada 12 Agustus 2015 menggantikan Sofyan Djalil yang bergeser
posisi menjadi Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala
Bappenas.
Pendapatan Masyarakat Tentang Pemerintah JOKOWI-JK
Dari para informan disimpulkan
terkait Pemerintahan Jokowi- JK sebagai berikut :
1. Kehidupan ekonomi masyarakat
menengah akibat kebijakan ekonomi Jokowi - JK sudah tidak bisa lagi menyisihkan
pendapatannya sebagai tabungan dan malah sebagian dari mereka harus membongkar
tabungan mereka untuk menutupi berbagai tagihan kartu kredit, tagihan kredit
rumah, tagihan kredit kendaraan bermotor, akibat pendapatan mereka tergerus
oleh mahalnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, transportasi,
biaya air bersih, biaya listrik, biaya pendidikan anak dan biaya leisure
keluarga perbulan yang hanya jalan-jalan di tempat tempat kuliner yang biasanya
hanya menghabiskan 300 ribu meningkat menjadi 600 ribu.
2. Sedangkan masyarakat bawah
mengatakan akibat pemerintahan Jokowi, penghasilan mereka menurun hingga 30
persen seperti tukang bakso, tukang mie ayam, tukang ojek, sopir taksi, dan
sopir angkot akibat berkurang konsumen mereka dan mahalnya produk dan jasa yang
mereka jual.
3. Sementara bagi kelas
masyarakat bawah seperti buruh pabrik, UMR mereka sudah makin tergerus hingga
25 persen akibat kebijakan Jokowi yang menambah beban ekonomi buruh makin mahal
dan kehidupan keluarga mereka tidak berkualitas akibat banyak keluarga buruh
untuk mengatur pendapatan mereka lebih banyak mengkomsumsi nasi dengan lauknya
indomie.
4. Terkait masalah hukum selama
Jokowi - JK memerintah menurut masyarakat banyak kekacauaan hukum dan
ketidaktegasan Jokowi dalam masalah hukum dan merusak hukum tata negara
5. Menurut masyarakat, keamanan
sudah makin tidak kondusif dengan banyak-nya aksi begal di berbagai kota dan
desa di Indonesia
6. Dalam hal politik luar negeri,
Jokowi sangat lemah posisinya dan penakut serta tunduk pada Australia. Politik
dalam negeri Jokowi-JK hanya membuat perpecahan di tubuh parpol untuk
mendapatkan dukungan yang lebih banyak di parlemen, tetapi menurut masyarakat
itu percuma saja malah akan makin membuat Jokowi sebagai boneka saja.
7. Pendapat masyarakat jika
Jokowi-JK tidak akan mampu memenuhi janji-janji kampanye.
8. Jokowi-JK sangat pro asing dan
lebih layak disebut seperti pedagang dibandingkan seperti Presiden.
9. Masyarakat mengatakan bahwa
sudah tidak layak Jokowi memimpin Indonesia dan jika diteruskan maka ekonomi
masyarakat semakin sulit.
Komentar
Posting Komentar